Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta semua elemen masyarakat Indonesia menghormati pemimpin. Dia lantas memberi contoh bagaimana masyarakat Korea Utara begitu menghormati pemimpinnya.
“Kita ikutlah negara kecil, misal Korut (Korea Utara). Orang dari (anak) kecil sampai orang tua begitu hormat dengan pendiri negara, terhadap ideologi negara. Nah, negara kita kan negara yang berideologi Pancasila,” ujar Tjahjo di gedung Kementerian Pertahanan, Jl Medan Merdeka Barat, Kamis (12/1/2017).
Agar masyarakat Indonesia menghormati pemimpin dan tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila, dia ingin masyarakat mengikuti pelatihan bela negara. Bela negara, kata Tjahjo, berbeda dengan wajib militer.
“Peserta yang ikut wajib militer, ikut pendidikan bela negara, harus dipisah, (bela negara) tidak otomatis harus wamil, bedakan, ini ada proses seleksi. Orang masuk Lemhanas kan juga ada proses seleksinya, orang maju DPR juga ada seleksinya,” paparnya.
“Tapi yang penting, sekolah, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu harus ada kurikulum bela negara, mengenai Pancasila. Kalau tidak, nanti 100 tahun lagi orang ditanya apa Pancasila, siapa pendiri republik ini, mereka tidak tahu kan repot,” sambungnya.
Meski demikian, menghormati pemimpin, pemerintah tak serta-merta membuat masyarakat terkekang dalam menyampaikan kritik dan saran. Tjahjo berkata sah-sah saja rakyat mengkritik pemerintah, asalkan tidak menghina.
“Orang yang sudah ikut bela negara boleh ikut mengkritik, silakan. Mengkritik pemerintah silakan, tapi jangan menghina pemerintah. Anda boleh mengkritik pemerintah, lah saya sebagai pembantu presiden ya tidak boleh. Kalau ada yang menghina presiden saya, ya akan saya lawan. Tapi kalau mengkritik, memberi saran, ya boleh-boleh saja,” katanya. (gbr/rvk)
